Empat Hal Mengejutkan Soal Pernikahan Anak Yang Harus Kamu Tahu

Putri Mabel dari Belanda pada Rabu (7/03) berkunjung ke Indonesia. Salah satu agendanya yakni bertemu dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.
Mabel yang menikahi Pangeran Johan Friso itu, datang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dewan Organisasi Girls Not Brides. Organisasi itu ia dirikan beberapa tahun lalu. Kini "Girls Not Brides" sudah mencakup ribuan organisasi serupa yang tersebar di 95 negara.
Sesuai dengan kapasitasnya sebagai aktivis yang kerap mengampanyekan agar pernikahan anak dihentikan, maka itu pula tujuan utamanya bertemu dengan Puan. Praktik pernikahan anak di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Bahkan, dalam UU Pernikahan, perempuan sudah bisa menikah di usia 16 tahun. Padahal, di usia tersebut, mereka bisa memaksimalkan kemampuan dengan belajar di sekolah.
Berikut adalah fakta-fakta pernikahan yang akan membuat kamu terkejut:

1. Indonesia negara tertinggi kedua di ASEAN yang melakukan praktik pernikahan anak

IDN Times/Sukma Shakti

Peneliti mahasiswi program master Kriminologi Peminatan Perlindungan Anak, Reni Kartikawati, pernah menyampaikan pada 2016, bahwa 22 ribu perempuan muda di Indonesia sudah menikah. Padahal, usianya baru mencapai antara 10-14 tahun. Sebanyak 0,03 persen di antaranya terjadi di area pedesaan. 

Sementara, usia kehamilan remaja berkisar dari 15-19 tahun yakni 1,97 persen. Dengan data tersebut, menjadikan Indonesia negara kedua tertinggi di ASEAN yang banyak memiliki praktik pernikahan anak.
Salah satu provinsi yang ia catat memiliki angka pernikahan anak cukup tinggi di Indonesia yakni Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, ada 41,56 persen perempuan berusia 10-19 tahun di sana yang sudah menikah.
Menurut Reni, seperti dikutip media, penyebab pernikahan dini itu karena masyarakat yang tidak benar-benar memahami tradisi budaya perkawinan, stigma sosial tentang perempuan yang menikah di usia tua, dan perubahan struktur sosial yang tidak diikuti dengan restrukturisasi struktur sosial.

–– ADVERTISEMENT ––

2. Tahun 2013 hampir 1 juta anak menjadi korban praktik pernikahan

IDN Times/Sukma Shakti

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dian Kartika, merujuk ke data BPS tahun 2013 ada 954.518 anak yang menjadi korban praktik pernikahan. Namun, ia memperkirakan angka sesungguhnya bisa mencapai tiga kali lipat dari angka tersebut. 

"Karena tidak ada kewajiban bagi para pihak yang mengawinkan secara tidak tercatat itu untuk melaporkan," ujar Dian tahun lalu dalam sebuah diskusi yang dikutip oleh media.

3. Keluarga turut mendorong praktik pernikahan anak

Sayangnya praktik pernikahan anak ini justru didorong oleh keluarga sendiri. Menurut Dian, ayah memainkan peranan penting dalam praktik pernikahan anak. Putrinya sendiri dinikahkan untuk membayar utang. 

"Penelitian kami menunjukkan karena kuasa ayah. Ada orang tua yang mengawinkan anak itu untuk membayar utang," katanya.
Selain itu, kultur di masyarakat juga mendorong agar anak segera menikah. Penyebabnya, karena anak dari tetangga sudah lebih dulu menikah. Harapannya dengan menikahkan anak, maka mereka dapat terbebas dari perbuatan zina dan efek pergaulan bebas.

4. Penghapusan pernikahan anak bisa mendorong perbaikan ekonomi

IDN Times/Sukma Shakti

Tahu kah kamu dengan menghentikan praktik pernikahan anak, maka itu turut berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi? Ini bukan sekedar isapan jempol belaka, karena sudah didahului dengan riset yang dilakukan oleh Bank Dunia.
Dalam laporan bertajuk "Economic Impacts of Child Marriage" yang diterbitkan pada tahun 2017, menyebut ada banyak uang yang bisa dihemat dengan menghentikan pernikahan anak.
"Pernikahan anak tidak saja dapat memupus harapan dan impian anak-anak perempuan, tetapi juga menghalangi upaya untuk memberantas kemiskinan. Lebih jauh lagi negara sulit mencapai pertumbuhan ekonomi," ujar Direktur Proyek Bank Dunia, Quentin Wodon tahun lalu.
Sebagai contoh, di Nigeria tingkat kesejahteraan di sana akan naik hingga US$ 1,7 miliar pada tahun 2030. Tapi, itu baru akan terjadi kalau mereka menghentikan praktik pernikahan anak.
Laporan itu juga menyebut tingkat kesejahteraan di Ethiopia akan naik US$ 4,8 miliar dan US$ 1 miliar di Nepal. Dokumen itu turut menyebut kalau saja praktik pernikahan anak sudah berhenti sejak tahun 2015, maka itu dapat menambah daya beli masyarakat hingga US$ 566 miliar pada tahun 2030 mendatang.
Kok bisa? Ini disebabkan, karena perempuan yang menikah di usia 13 tahun, diprediksi 26 persen akan memiliki anak lebih banyak ketimbang yang menikah di usia 18 tahun atau sesudahnya. Ujung-ujung jumlah penduduk akan bertambah dan juga pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan bagi rakyatnya.